“Kita tidak ingin ada risiko apa pun. Ini bukan sekadar angka penerima manfaat, tapi menyangkut masa depan anak-anak kita,” katanya.
Program MBG ditujukan bagi 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan fokus pada peningkatan asupan gizi anak-anak serta penguatan ketahanan pangan nasional.
Pelaksanaan program ini akan diawasi oleh tim pelaksana harian yang dipimpin Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Investigasi dan Komunikasi, Nanik S. Deyang, didukung pejabat eselon dari berbagai kementerian dan lembaga.
Selain menjalankan koordinasi harian, tim MBG juga tengah menyiapkan tata kelola penyelenggaraan dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Regulasi tersebut akan memastikan adanya penanggung jawab di tingkat kabupaten, provinsi, hingga penyelenggara lapangan dengan sistem pengawasan yang jelas.
“Nanti di kabupaten ada penanggung jawabnya, di provinsi juga ada. Semua berjalan dengan tata kelola yang baik, tertib, dan transparan,” ujar Zulhas.
Pemerintah juga menyiapkan sistem pengawasan berbasis dashboard digital untuk mendukung prinsip good governance dan memastikan verifikasi data berjalan transparan. Kelompok disabilitas disebut akan mendapat porsi yang sama dalam tata kelola program ini.
