Sementara itu, dua provinsi lainnya yakni Sumatra Barat dengan estimasi kebutuhan Rp13,5 triliun, dan Sumatra Utara sebesar Rp12 triliun.
“Masing-masing Rp 33,75 triliun untuk Aceh, Rp 13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp 12 triliun untuk Sumatera Utara,” sebutnya.
Tito menambahkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki berbagai sektor vital, seperti kantor pemerintahan desa, sekolah, fasilitas layanan kesehatan, hingga jembatan dan infrastruktur penghubung lainnya.
Guna mempercepat proses tersebut, pemerintah tidak akan mengandalkan satu institusi saja. Tito menyebutkan bahwa skema pemulihan akan dilaksanakan dengan sistem gotong royong antar instansi.
“Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Yaitu mungkin dikeroyok oleh seluruh K/L,” katanya. (far)
