Ia mencontohkan polemik izin pengelolaan hutan di Tapanuli Selatan, di mana pada Oktober lalu Menhut mengeluhkan perizinan tersebut, namun pada 20 November izin justru terbit.
“Ternyata 20 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan Pak Menteri, tidak sejalan semua. Jadi seolah-olah kita ini bisa diakalin semua,” kata Usman.
Menanggapi hal tersebut, Raja Juli Antoni menegaskan posisi yang diembannya merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, ia menyatakan siap dievaluasi kapanpun.
“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” katanya usai rapat.
Ia melihat kritik dari masyarakat sebagai aspirasi dan masukan baginya untuk bekerja lebih baik. Saat ini, fokusnya adalah bekerja dan menyerahkan sisanya kepada Presiden.
Dia juga menegaskan selama setahun menjabat, tidak pernah menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Ia menyebut izin yang terbit justru terkait restorasi ekosistem dan jasa lingkungan.
