Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan rasionalisasi terhadap berbagai program, termasuk perluasan sekolah swasta gratis.
“Dari rencana 250-an sekolah, memang harus disesuaikan karena ada pengurangan signifikan dari DBH. Faktor utamanya adalah penurunan pendapatan,” ujar Atika.
Meski begitu, Pemprov DKI menyatakan penambahan jumlah sekolah swasta gratis akan terus diupayakan secara bertahap, mengikuti kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta menilai pengurangan target tersebut berisiko menghambat perluasan akses pendidikan, terutama bagi warga yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Ramli Muhamad, menyebut DPRD awalnya membahas target 258 sekolah swasta gratis untuk 2026. Namun, dalam pembahasan anggaran, angka itu menyusut hingga sekitar 100 sekolah.
“Target yang dibahas di Komisi E itu 258 sekolah. Tapi yang disetujui hanya sekitar 105,” kata Ramli.
Menurutnya, program sekolah swasta gratis bukan sekadar kebijakan populis, melainkan solusi struktural untuk keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Jakarta. Karena itu, DPRD meminta Dinas Pendidikan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencari sumber pendanaan alternatif.
