Kendati tingkat dukungan terhadap Kabinet Takaichi relatif tinggi, koalisi berkuasa hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah dan masih menjadi minoritas di Dewan Penasihat. Kondisi tersebut membuat pemerintah bergantung pada dukungan partai lain untuk meloloskan undang-undang.
Penetapan tanggal pemilu yang hanya berjarak 16 hari setelah pembubaran parlemen, jeda terpendek di era pascaperang, menuai kritik karena dinilai membatasi waktu pemilih untuk menilai program dan kebijakan partai peserta pemilu.
Partai-partai oposisi juga mengkritik keputusan menggelar pemilu sebelum parlemen mengesahkan anggaran awal tahun fiskal 2026 yang dimulai pada April. Mereka menuding pemerintah lebih mengutamakan pertimbangan politik ketimbang stabilitas kebijakan fiskal. (far)
