IPOL.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberikan catatan terhadap BPJS Kesehatan. Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026).
Sorotan itu terkait penonaktifan mendadak sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terjadi pada Februari 2026 dan memicu gejolak publik. Purbaya mengungkapkan bahwa lonjakan penonaktifan peserta jauh melebihi angka normal, yang biasanya hanya sekitar satu juta per bulan.
“Ini yang menimbulkan kejutan. Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini? Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi,” katanya dalam rapat di DPR.
Dalam pandangannya, meskipun anggaran untuk program PBI JKN tidak berkurang bahkan tetap besar, perubahan data yang dilakukan tanpa sosialisasi memadai justru menimbulkan keresahan publik. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan yang cukup besar dalam APBN 2026, termasuk dukungan untuk sekitar 96,8 juta peserta PBI JKN, tetapi respons masyarakat terhadap kebijakan teknis ini menciptakan citra publik yang kurang baik.
