Menurut Rini, layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor kesehatan, transportasi, dan keamanan tetap harus berjalan normal tanpa gangguan.
“Pengaturan dilakukan mandiri oleh pimpinan instansi, dengan tetap memastikan layanan publik yang esensial tidak terganggu,” kata dia.
Selain itu, pengawasan internal juga diminta diperkuat, termasuk pembagian proporsi pegawai yang bekerja dari kantor dan secara fleksibel.
Dengan skema ini, pemerintah berharap momentum arus balik Lebaran dapat lebih terkendali, tanpa mengorbankan kualitas layanan publik yang dibutuhkan masyarakat.(Vinolla)
