“Penguatan BUMD harus diiringi dengan tuntutan reformasi tata kelola yang lebih progresif,” bebernya.
Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansah atau yang akrab disapa Ryan, menilai penguatan peran BUMD harus dibarengi dengan pemberian kewenangan yang lebih luas pada BP BUMD.
Menurutnya, BP BUMD perlu ditempatkan sebagai lembaga sentral yang memiliki otoritas kuat dalam menilai kinerja BUMD berbasis outcome. Bukan sekadar indikator administratif seperti besaran serapan Penyertaan Modal Daerah (PMD) atau Public Service Obligation (PSO).
“Penilaian kinerja BUMD harus bergeser. Ukurannya bukan lagi seberapa besar dana yang diserap, tetapi seberapa besar dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Ryan, Sabtu (18/4/2026).
Lebih lanjut, Ryan juga mendorong agar BP BUMD menjadi corong utama dalam menyampaikan perkembangan dan capaian BUMD kepada publik secara transparan dan akuntabel.
“Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat legitimasi BUMD sebagai entitas bisnis milik daerah,” ujarnya.
