IPOL.ID-Tata kelola Perumda Pembangunan Sarana Jaya terus menjadi sorotan. Hal itu berkaitan dengan Sarana Jaya
sebagai BUMD dengan portofolio aset yang masif, dinilai rentan terhadap risiko inefisiensi jika tidak dipimpin oleh struktur manajemen yang lengkap, solid, dan transparan.
Lembaga Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi (LPMAK) memberikan catatan kritis sekaligus strategis terhadap tata kelola perusahaan plat merah di Jakarta itu.
Aktivis LPMAK, Andrianto, menyatakan bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan daerah, kunci utamanya terletak pada sistem check and balances di level pimpinan. Menurutnya, fondasi bisnis Sarana Jaya yang kuat saat ini harus dibentengi dengan kepemimpinan yang kolektif-kolegial.
“Sarana Jaya mengelola aset negara yang sangat besar di sektor properti dan kawasan. Dalam kacamata anti-korupsi, pengelolaan aset sebesar ini tidak boleh bertumpu pada segelintir orang. Dibutuhkan tim direksi yang lengkap dan solid untuk menutup setiap celah potensi fraud atau penyalahgunaan wewenang,” tegas Andrianto dalam keterangannya, Minggu (11/4/2026).
