IPOL.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan catatan terhadap kebijakan baru Pemerintah yang menetapkan skema Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Meski kebijakan ini bertujuan untuk penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah gejolak konflik Timur Tengah, Puan menegaskan bahwa penghematan energi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas pelayanan negara.
“WFH ASN bukan soal fleksibilitas semata, tetapi soal apakah negara tetap bekerja saat kantor tidak penuh. Fleksibilitas kerja ASN akan dinilai dari tetap cepat atau tidaknya negara melayani rakyat,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (2/4).
Puan menekankan bahwa efektivitas kebijakan ini akan langsung diuji oleh masyarakat melalui kualitas layanan yang mereka terima.
“Apakah pelayanan publik tetap berjalan dengan kecepatan yang sama ketika pola kerja birokrasi berubah,” katanya.
Menurutnya, publik tidak akan mempedulikan dari mana seorang abdi negara bekerja, melainkan seberapa responsif layanan tersebut.
“Kepercayaan publik dibentuk bukan oleh perubahan aturannya, tetapi oleh apakah masyarakat tetap merasakan negara bekerja dengan ritme yang sama,” kata dia.
Ia menilai kebijakan WFH ASN bisa menjadi bagian dari modernisasi birokrasi apabila benar-benar mendorong perubahan orientasi dari kehadiran fisik menuju kinerja yang terukur.
Namun demikian, fleksibilitas hanya akan diterima publik bila tidak menimbulkan kesan bahwa ruang kerja negara menjadi lebih jauh dari kebutuhan masyarakat.
“Pada konteks tersebut, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan setiap instansi menjaga bahwa layanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat tidak mengalami perlambatan, terutama pada unit-unit yang setiap hari berhubungan dengan administrasi warga,” urainya.
Ia jugba menyoroti pentingnya standar implementasi pada kebijakan WFH ASN. Menurutnya, diperlukan pengawasan yang efektif agar ASN tetap menjalankan tugasnya dengan produktif walaupun tidak bekerja dari kantor.
“Kebijakan ini juga tidak bisa dibiarkan hanya berjalan sebagai kebijakan administratif tanpa indikator evaluasi yang jelas. Harus ada evaluasi berkala untuk memastikan apakah model WFH sehari dalam sepekan bagi ASN berjalan dengan efektif,” katanya. (far)
