“Relaksasi ini ibarat memberi napas bagi pelaku usaha agar tetap bisa bertahan dan menyusun strategi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Kadin juga mendorong pemerintah untuk mengurangi hambatan di sektor perdagangan dan industri, seperti kemudahan ekspor, kepastian perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta penyesuaian aturan larangan dan pembatasan (lartas).
Anindya menekankan pentingnya sinyal kuat dari pemerintah bahwa investasi dan perdagangan tetap didorong, guna menjaga kepercayaan pelaku usaha. Meski demikian, ia menyadari tidak semua usulan harus diakomodasi, selama ada pemahaman terhadap kondisi dunia usaha saat ini.
Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyebut konflik di Timur Tengah sebagai faktor eksternal yang signifikan memengaruhi dunia usaha.
Ia menjelaskan, terdapat tiga dampak utama yang dirasakan. Pertama, kenaikan harga komoditas dan inflasi yang menekan daya beli serta meningkatkan biaya produksi. Kedua, tekanan terhadap fiskal negara yang berdampak pada belanja pemerintah. Ketiga, volatilitas nilai tukar yang mengganggu rantai pasok dan ekspansi bisnis.
