Menyikapi hal tersebut, Modantara secara tegas meminta pemerintah untuk meninjau kembali secara menyeluruh angka bagi hasil platform yang diubah menjadi 8 persen dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami meyakini bahwa niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, tidak boleh berubah jadi krisis baru. Kami pahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, tapi kebijakan baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem. Batas potongan 8 persen mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luas, bahkan dapat mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan, insentif, dan keselamatan mitra,” kata Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha dalam keterangannya kepada ipol, Minggu (3/5/2026).
“Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang, sehingga kebijakan diambil perlu menjaga keberlanjutannya,” tambahnya.
Menurut Modantara, isu kesejahteraan mitra tidak bisa disederhanakan hanya menjadi angka potongan platform. Ekosistem mobilitas dan pengantaran digital melibatkan struktur biaya kompleks, mulai dari teknologi, keselamatan, layanan pelanggan, perlindungan risiko, promosi, edukasi mitra, sistem pembayaran, keamanan transaksi, hingga investasi berkelanjutan untuk menjaga kualitas layanan.
