“Data seperti ini penting untuk terus didalami karena akan kita gunakan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan, penanganan RW kumuh ke depan akan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan tinggi, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Kawasan seperti Tambora menjadi salah satu perhatian karena memiliki kompleksitas permukiman yang tinggi dan membutuhkan intervensi yang terukur.
Ia juga menilai, penurunan lebih dari separuh jumlah RW kumuh patut disyukuri di tengah kondisi lapangan yang semakin kompleks, termasuk pertambahan penduduk dan tekanan terhadap ruang kota.
“Dengan kondisi lapangan yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang terus bertambah, penurunan lebih dari 52 persen ini patut disyukuri,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pendataan RW kumuh dilakukan melalui kombinasi survei lapangan dan pemanfaatan teknologi citra satelit berbasis big data. Pendekatan ini digunakan agar hasil pendataan lebih akurat dan menggambarkan kondisi riil di lapangan.
