Selain itu, lanjut Prasetyo, pemerintah berupaya meningkatkan cakupan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam beberapa pekan mendatang.
Penataan program turut mencakup evaluasi terhadap penerima manfaat di tingkat sekolah. Pemerintah akan menyesuaikan prioritas penyaluran berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan.
“Kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan, atau sekolah apakah termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak, kan begitu karena memang sejak awal standar operasional prosedurnya seperti itu,” ujar Prasetyo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya lonjakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Awalnya pemerintah merencanakan sekitar 21 ribu titik layanan. Namun dalam perkembangannya jumlah tersebut meningkat menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 lokasi.
“Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik,” sebutnya.
