Kedua, munculnya kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mengenai potensi meningkatnya biaya distribusi dan administrasi yang pada akhirnya dapat mengurangi margin usaha. Kondisi tersebut mendorong pabrik melakukan penyesuaian harga pembelian TBS dari petani.
Ketiga, ketidakpastian mekanisme pelaksanaan kebijakan membuat sebagian pembeli luar negeri dan pelaku industri mengambil sikap menunggu sehingga aktivitas perdagangan melambat. Situasi ini berdampak pada terganggunya arus ekspor dan menekan harga di dalam negeri.
“Jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Wakil Ketua KADIN itu juga meminta pemerintah menerapkan masa transisi yang memadai sebelum kebijakan dijalankan secara penuh. Ia menilai jalur ekspor yang selama ini berjalan sebaiknya tetap dibuka sementara waktu agar tidak terjadi gangguan pada rantai pasok.
