Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan transparansi harga acuan, biaya layanan, serta mekanisme perdagangan yang diterapkan oleh DSI agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan petani maupun pelaku usaha.
“Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada kebijakan yang merugikan petani. Transparansi, kepastian usaha, dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan yang belum siap dijalankan,” kata Anggota Baleg DPR RI ini.
Ia juga mendorong peningkatan serapan domestik melalui program biodiesel dan penguatan industri hilir sebagai langkah menjaga keseimbangan pasokan serta stabilitas harga sawit nasional.
“Petani membutuhkan kepastian. Negara harus hadir melindungi mereka agar harga TBS tetap berada pada tingkat yang wajar dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani,” pungkasnya. (Tim Redaksi)
