IPOL.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia menilai ruang fiskal yang terbatas harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang UMKM yang terdampak kenaikan biaya produksi.
“Prioritas terhadap belanja APBN ini mesti direview kembali. Apakah MBG, Koperasi Merah Putih, atau Sekolah Rakyat, mari kita evaluasi,” ujar Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), dikutip dari Parlementaria.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program-program prioritas tetap berjalan, namun pada saat yang sama mampu merespons penurunan daya beli yang mulai dirasakan masyarakat dan pelaku usaha kecil. “Apakah penurunan daya beli ini bisa kita bantu dengan membuat skala prioritas terhadap APBN yang sangat terbatas. Ini yang harus dipikirkan bersama,” katanya.
Budi juga menyoroti beban yang dihadapi UMKM yang menggunakan bahan baku impor. Ia mencontohkan industri tempe yang sangat bergantung pada kedelai impor sehingga terpukul oleh pelemahan rupiah dan kenaikan biaya distribusi. “Harga bahan baku tempe yang murni impor akan makin berat akibat dolar dan kenaikan BBM non-subsidi,” ujarnya.
