IPOL.ID – Kinerja SKPD di DKI mendapatkan kritikan tajam dari anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Matnoor Tindoan. Hal itu berkaitan dengan rendahnya tingkat realisasi aspirasi reses yang diserap politisi PPP itu dari masyarakat di daerah pemilihannya di dapil 6, Jakarta Timur.
Menurut anggota anggota DPRD DKI 4 periode itu, hanya sekitar 10 persen usulan warga yang diusulkannya berhasil diakomodasi oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Padahal, Matnoor mengatakan aspirasi reses merupakan salah satu instrumen penting bagi anggota dewan untuk memperjuangkan kebutuhan langsung masyarakat.
Sebab melalui reses, kata dia, banyak persoalan yang selama bertahun-tahun tidak terselesaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat diusulkan kembali untuk direalisasikan.
“Aspirasi reses itu sebetulnya yang paling membuat kita merasa benar-benar jadi anggota dewan. Karena ketika kita bisa membantu merealisasikan usulan masyarakat yang selama ini sulit terealisasi lewat musrenbang, reses menjadi pintu masuk merealisasikan usulan tersebut. Jadi kalau realisasi reses hanya 10 persen seperti yang ada di dinas SDA, tentunya usulan reses dewan tidak akan selesai dalam 1 periode,” ujar Matnoor dengan nada kesal, usai rapat evaluasi P2APBD DKI 2025, Rabu (17/6/2026).
