Matnoor menilai selama ini belum ada standar yang adil dan proporsional dalam mengakomodasi usulan hasil reses. Akibatnya, menurut dia, realisasi usulan lebih banyak dipengaruhi oleh kedekatan atau intensitas komunikasi dengan pihak terkait.
“Jangan kemudian, siapa dewan yang paling vokal, paling cerewet, atau paling sering melakukan pendekatan, dia yang memonopoli realisasi reses. Sementara anggota yang lain tidak mendapatkan porsi yang sama. Mestinya ada kuota yang jelas agar adil dan proporsional,” tegasnya.
Lebih jauh, Matnoor juga menyoroti rendahnya tingkat realisasi hasil Musrenbang di tingkat wilayah. Berdasarkan pengamatannya, banyak usulan warga yang akhirnya hanya berupa pengadaan fasilitas kecil seperti kaca cermin tikungan, speed bump, atau alat kebersihan, sementara kebutuhan infrastruktur yang lebih mendesak belum terakomodasi.
“Kalau dikonversi dengan nilai rupiah di APBD, persentasenya sangat kecil. Makanya masyarakat sering menganggap musrenbang hanya sekadar memenuhi kewajiban karena hasilnya juga sulit direalisasikan,” ujarnya.
