Tidak henti, Ratna menyoroti bahwa program-program tersebut telah berjalan selama berpuluh tahun, sehingga menurutnya perlu dicari benang merah yang dapat menjadi titik pengungkit (trigger) atau wawasan (insight) agar program-program itu tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat. “Mungkin perlu dicari, Pak Dirut, Pak Tony, apa yang menjadi benang merah yang bisa kita gunakan sebagai clue program-program ini itu bisa berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menyebut nilai investasi sosial Freeport yang mencapai US$117,1 juta per tahun, dikalikan puluhan tahun pelaksanaan, merupakan angka yang sangat besar, bahkan menurutnya sulit ditandingi oleh anggaran negara sekalipun. “Itu nilai yang sangat besar. Bahkan negara saja saya pikir nggak akan mampu menandingi dana yang sudah dikeluarkan oleh PT Freeport,” katanya.
Meski demikian, Ratna mengutip pandangan dua anggota Komisi XII DPR RI dari daerah pemilihan Papua yang menyebut besaran dana tersebut belum cukup untuk meningkatkan keterampilan (skill) masyarakat setempat. Sebab itu, ia mengingatkan agar Freeport tidak sampai terjebak fenomena yang dikenal sebagai “resource curse” atau kutukan sumber daya alam, di mana daerah kaya sumber daya justru gagal mensejahterakan masyarakatnya.
