“Oleh sebab itu, terhadap setiap orang yang berada di luar sistem, dalam hal ini setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU, instrumen hukum yang paling logis untuk menghentikan tindakan mereka adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU PIHU,” tegas Abdullah.
Menutup keterangannya, legislator fraksi PKB tersebut meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan pembatalan pasal-pasal a quo. Penghapusan regulasi tersebut dikhawatirkan justru akan menciptakan kekosongan hukum yang memicu risiko sistemik, mulai dari maraknya penipuan hingga hilangnya pengawasan negara terhadap keselamatan para jemaah di luar negeri. (Tim Redaksi)
