“Mereka sangat berharap setelah Pak Pramono menjadi gubernur, tahun berikutnya operasional RT dan RW langsung naik 100 persen sesuai janji kampanye,” ujarnya.
Menurutnya, warga hanya mengetahui bahwa pemerintah memiliki anggaran dan gubernur pernah menyampaikan janji tersebut. Sementara berbagai ketentuan administrasi maupun regulasi yang menjadi kendala belum dipahami masyarakat.
“Kalau ada aturan yang membatasi tentu harus dijelaskan. Jangan sampai masyarakat berpikir gubernur tidak memenuhi janjinya. Persepsi negatif seperti itu harus kita hindari,” beber anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu.
Lebih lanjut, Lazarus meminta perangkat gubernur turun langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang terstruktur dan seragam.
Dengan demikian, seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ia menilai komunikasi yang baik akan mencegah munculnya perbedaan informasi di lapangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
