Selain sosialisasi, Lazarus juga mendorong Pemprov DKI membuka forum konsultasi atau dialog bersama para Ketua RT dan RW. Menurutnya, langkah tersebut penting agar berbagai persoalan administrasi yang selama ini menjadi temuan tidak terus berulang.
“Yang paling penting bukan hanya menyelesaikan dokumen, tetapi membuka forum konsultasi atau dialog supaya kesalahan tidak terulang lagi,” ujarnya.
Lazarus menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih ditemukan sejumlah persoalan administrasi yang perlu segera dibenahi. Karena itu, ia meminta pemerintah menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk setiap jenis pekerjaan dan mekanisme pertanggungjawaban.
“Dengan adanya SOP yang jelas, ke depan para Ketua RT tidak lagi terbebani persoalan-persoalan administrasi, sehingga mereka bisa lebih fokus melayani masyarakat,” tandasnya.(Sofian)
