“Harapan kami, tahun depan Mako Polda Papua Tengah dapat dibangun. Itu menjadi salah satu impian kami agar memiliki kantor yang representatif sehingga masyarakat dapat melihat kehadiran Polri secara nyata di Papua Tengah,” ujarnya.
Saat ini, Polda Papua Tengah masih menempati gedung pinjam pakai milik Balai Diklat Kabupaten Nabire sebagai kantor sementara. Fasilitas tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh satuan kerja yang ada di lingkungan Polda Papua Tengah karena keterbatasan kapasitas dan sarana pendukung.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penguatan kelembagaan aparat penegak hukum di Papua Tengah, baik melalui dukungan pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan anggaran, maupun percepatan pembentukan institusi penegak hukum yang sejalan dengan perkembangan daerah otonom baru. (Tim Redaksi)
