“Kalau Bapak tadi sampaikan 21 Juni 2026 tidak ada lagi pemadaman, betul, tapi ada menyala bergilir,” ungkap Sigit.
Ia menekankan kondisi ini masih berlangsung khususnya di Kalimantan, sistem yang menurutnya luput dari sorotan karena perhatian selama ini lebih banyak tertuju pada Pulau Jawa dan Sumatera. Sebab itu, Sigit meminta PLN tidak hanya mengukur keberhasilan penanganan pemadaman dari kondisi Jamali semata, mengingat sistem kelistrikan nasional mencakup wilayah yang jauh lebih luas dengan karakteristik pasokan energi primer yang berbeda-beda.
Ia juga meminta PLN mengedukasi masyarakat secara terbuka apabila gangguan pasokan listrik terjadi akibat masalah di sisi pembangkit, termasuk lokasi dan penyebab pastinya, alih-alih membiarkan persepsi publik terbentuk dari ketidaksesuaian antara klaim resmi dan pengalaman harian warga.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi XII DPR mendorong Dirut PLN untuk meningkatkan keandalan dan ketahanan pasokan listrik nasional khususnya sistem Jamali,
Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lainnya, termasuk agar tidak terjadi kembali blackout atau pemadaman bergilir yang signifikan, melalui penerapan early warning system, penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, peningkatan kapasitas pembangkit, penguatan jaringan transmisi dan distribusi, serta penerapan sistem operasi yang efisien dan adaptif terhadap pertumbuhan kebutuhan listrik nasional. (Tim Redaksi)
