Menurut Surahman, penanganan kasus begal tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Aparat penegak hukum juga harus membongkar jaringan yang berada di balik aksi kejahatan tersebut guna memberikan efek jera sekaligus mencegah terulangnya tindak kriminal serupa.
“Penindakan terhadap begal harus menyentuh akar masalahnya. Pihak kepolisian harus membongkar jaringan di balik aksi ini, termasuk pihak-pihak yang mengorganisasi dan memanfaatkan hasil kejahatan. Dengan penindakan menyeluruh, efek jera akan tercipta dan masyarakat lebih terlindungi,” imbuhnya.
Selain penegakan hukum, Surahman menyoroti pentingnya optimalisasi kamera pengawas (CCTV) di kawasan rawan kriminalitas. Menurutnya, rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti penting untuk mengidentifikasi pelaku. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama kepolisian perlu memastikan seluruh CCTV di ruang publik berfungsi optimal, terutama di titik-titik yang rawan kejahatan.
Ia juga mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat kebijakan pemberantasan begal, termasuk melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang menggunakan kekerasan.
