IPOL.ID- Pengetatan fiskal yang terjadi saat ini diyakini akan berdampak pada belanja modal di Pemprov DKI.
Aggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Matnoor Tindoan, mengingatkan bahwa belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat berpotensi menghambat berbagai program strategis di Jakarta.
Kondisi tersebut dinilai mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah sehingga berdampak pada penundaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Politisi PPP itu menyebut, persoalan utama Jakarta seperti banjir dan kemacetan membutuhkan anggaran yang besar. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus memenuhi kewajiban pembiayaan pada sektor pendidikan dan kesehatan yang tidak dapat dikurangi.
“Program strategis daerah banyak yang tertunda. Penanganan banjir membutuhkan anggaran yang besar, begitu juga persoalan kemacetan. Sementara sektor pendidikan dan kesehatan tidak bisa ditunda maupun dikurangi karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Matnoor, Rabu (5/8/2026).
Matnoor menjelaskan, keterbatasan fiskal membuat anggaran sejumlah dinas teknis mengalami penurunan. Dampaknya, kata dia pembangunan fisik hingga pemeliharaan infrastruktur terancam tertunda.
