Karena itu, Lazarus menilai penentuan desil harus mempertimbangkan kondisi ekonomi warga secara utuh. Ia menilai tidak adil apabila seseorang kehilangan akses terhadap bantuan hanya karena indikator tertentu membuat desilnya meningkat.”Ini nggak adil menurut saya. Sangat nggak adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lazarus menyebut masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan, termasuk bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa (KJMU), namun terkendala karena masuk dalam desil yang lebih tinggi. Padahal, menurut dia, kondisi riil keluarga tersebut masih layak mendapatkan bantuan.
“Orang sudah susah, mau kuliah, mau bantuan KJMU, tapi terhalang dengan desilnya yang tinggi. Padahal secara fisik, dia memang layak untuk diberi,” katanya.
Ia pun meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan data atau indikator administratif, tetapi melakukan verifikasi terhadap kondisi sebenarnya di lapangan.
“Untuk membatasi semuanya boleh. Tapi jangan bikin syarat-syarat. Hapus tuh syarat pinjol, pinjaman, termasuk soal rumah permanen. Cari tahu dulu kebenarannya, dasarnya apa,” ujar Lazarus.
