Jokowi Ajak Masyarakat Ikut Berantas Korupsi dengan Melapor ke KPK

IPOL.ID – Perayaan hari korupsi se-dunia, Presiden Jokowi berharap masyarakat ikut berperan aktif dalam pemberantasannya.

Jokowi pun meminta, agar masyarakat melaporkan jika ada temuan terkait dengan adanya upaya penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menguntungkan pribadi.

Jokowi juga berpesan, sinergi oleh semua pilar untuk memberantas korupsi perlu terus dibangun. Perbaikan sistem tata kelola dan pelayanan publik yang lebih baik harus segera diterapkan untuk mencegah terjadinya korupsi dan deteksi dini pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) maupun Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (KLPD).

“Cegah oknum-oknum agar tidak merusak dengan perbuatannya yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, namun menghancurkan lembaga dan keadilan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, mari proaktif melaporkan kalau mengetahui adanya perbuatan korupsi atau mendapat ajakan untuk terlibat dalam perbuatan korupsi,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk penguatan KPK, agar harapan masyarakat untuk Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui sinergi dengan seluruh pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan pegiat antikorupsi.

Namun, ia juga mengingatkan, strategi pemberantasan korupsi perlu dipertajam agar target-target pemberantasan korupsi dapat dicapai lebih cepat melalui penguatan regulasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sementara itu Pj Gubernur DKI Jakarta Heru menyatakan, pencapaian DKI Jakarta dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi harus terus ditingkatkan. Terlebih, KPK telah menetapkan Pemprov DKI Jakarta, per 1 Desember 2023, memperoleh nilai 97 untuk Monitoring Center for Prevention (MCP).

MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Menurut Heru, jajaran Pemprov DKI Jakarta harus mempertahankan capaian tersebut.

“Capaian ini menandakan bahwa kita sudah ada di zona tertinggi dan semua yang menggunakan aplikasi zona-zona tertentu sudah baik. Pelayanan seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) akan kita teruskan pada tahun-tahun mendatang,” ujar Heru.

Dalam kesempatan itu, Heru juga menyempatkan diri bercengkerama dengan siswa sekolah yang turut meramaikan rangkaian peringatan Hakordia 2023.

“Tadi saya bertemu anak-anak SD kelas 6, bercerita, mengobrol, dan mencoba kuis. Lalu, ada sejumlah tulisan, seperti disiplin, jujur, ikhlas, yang dapat menanamkan motivasi antikorupsi sejak dini kepada anak-anak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaefullah Hidayat menjelaskan, pada peringatan Hakordia Tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta turut berpartisipasi dengan menghadirkan Bus Penyuluhan Antikorupsi.

Syaefullah memaparkan, bus tersebut berkeliling ke sekolah setiap hari untuk mengedukasi anak-anak peserta didik mengenai nilai-nilai antikorupsi.

“Di dalamnya ada game, baca dongeng, dan segala macam. Kemudian, ada pula penampilan dari anak-anak, yaitu pantun, puisi, monolog, dan bernyanyi, yang semua bernuansa antikorupsi. Mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini terus mengedukasi masyarakat untuk mewujudkan Jakarta bebas dari tindakan korupsi,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Syaefullah, Pemprov DKI Jakarta juga membuka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), SIM Keliling, dan Samsat Keliling berkoordinasi dengan Kepolisian.

“Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelayanan publik sekarang sudah begitu mudah dan cepat. Itu bisa diakses secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (Sofian)