IPOL.ID – Pengadaan logistik pada pilkada serentak 2024 menjadi fokus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut, kerawanan berada pada jumlah pengadaan logistik yang tidak sesuai dengan peraturan.
“Beberapa contohnya seperti jumlah pengadaan logistik melebihi atau kurang dari jumlah yang ditentukan,” ujar Bagja, Kamis (27/6).
Di samping itu, Bagja membeberkan pengiriman logistik tidak tepat waktu dan jumlah logistik yang dibutuhkan kerap mengalami hambatan.
“Bahkan ada logistik yang rusak saat pengiriman,” jelasnya.
Sementara, kondisi geografis ikut menjadi persoalan. Bagja melihat jarak yang jauh dan kondisi jalan yang susah menjadi rintangan.
“Lalu, daerah berbukit dan pegunungan bisa menyulitkan penyelenggara dalam mendistribusikan logistik,” ungkapnya.
Belum lagi, kata dia lagi persoalan salah pengiriman. Hal itu berdampak besar pada penyelenggaraan pilkada.
“Faktor ini bisa memicu dampak yang berbahaya. Bisa memicu chaos (kekacauan) atau masalah di daerah,” terangnya.
Untuk daerah-daerah kepulauan. Bagja menilai potensi mengalami kesulitan dalam distribusi logistik. Sebab gelombang laut yang tinggi pada akhir tahun sehingga penyelenggara yang mendistribusikan perlu berhati-hati dan bisa meminta bantuan kepada TNI/Polri yang memiliki kapal-kapal besar.
“Kami punya pengalaman, pakai kapal kayu hancur diterjang badai,” jelas Bagja.
Untuk mencegah persoalan ini terjadi, Bagja berharap adanya sinergitas bersama stakeholder bisa menekan kerawanan yang telah disampaikan.(sofian)
