IPOL.ID – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dipastikan akan bergulir setelah rampungnya revisi RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kepastian ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi perkembangan legislasi yang sedang berlangsung di Komisi III DPR RI.
“Betul begitu. Pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan setelah pembahasan RUU KUHAP selesai,” kata Dasco dalam keterangannya dikutip Rabu (25/6).
Hal itu, menurut dia, penting lantaran materi tentang perampasan aset tidak hanya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja, tetapi tersebar di berbagai regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga KUHAP.
Karena itu, pendekatan yang diambil oleh DPR adalah menuntaskan terlebih dahulu RUU yang berkaitan, agar pengaturan dalam RUU Perampasan Aset dapat dikompilasi secara menyeluruh dan harmonis.
“Karena aspek-aspek perampasan aset itu ada di Undang-Undang Tipikor, TPPU, KUHP, dan KUHAP, maka setelah selesai semua, kita akan ambil dari situ. Bagaimana kemudian satu undang-undang yang punya persoalan yang sama soal aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
