IPOL.ID-Rendahnya penyerapan anggaran yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dinilai berdampak serius pada kualitas pelayanan publik, terutama dalam penanganan dan mitigasi bencana.
Apalagi, beberapa hari Jakarta dilanda intensitas hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir.
“BPBD ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Tapi bagaimana bisa cepat tanggap jika realisasi anggarannya saja masih lemah?” ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mujiyono di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Komisi A mencatat, hingga pertengahan tahun ini, serapan anggaran BPBD DKI baru mencapai 17,88 persen, meski pagu anggaran lembaga tersebut mengalami peningkatan.
Mujiyono menganggap kondisi tersebut mengkhawatirkan karena menyangkut keselamatan dan pelayanan dasar masyarakat.
Ia menegaskan bahwa rendahnya realisasi anggaran bisa membuat respons terhadap bencana menjadi tidak optimal.
“Serapan anggaran yang minim di BPBD membuat penanganan bencana tidak optimal, waktu respons bisa meleset dari target. Ini bukan soal administrasi semata, tapi nyawa dan keselamatan masyarakat taruhannya,” katanya.
