IPOL.ID- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) sepakat untuk meningkatkan sinergi perencanaan, pengendalian, serta akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkup Pemprov Malut.
Kesepakatan kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan kerja sama yang langsung diteken Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha di Kantor Pusat BPKP, Jakarta pada Rabu (30/7/2025).
Gubernur Malut, Sherly mengatakan, penandatanganan kerja sama antara Pemprov Malut dengan BPKP merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan serta penguatan pengawasan dalam mendukung dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.
”Melalui Nota Kesepahaman ini, diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi yang kokoh antara Pemprov Maluku Utara dan BPKP untuk mengawal pembangunan daerah secara lebih terarah dan akuntabel,” ujar Gubernur Malut, Sherly.
