IPOL.ID-Uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang meminta agar syarat 50 persen plus 1 perolehan suara sebagai penentu pemenang Pilkada diterapkan secara nasional mendapatkan penolakan dari MK.
“Amar putusan, mengadili, satu menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima, dua menolak permohonan Pemohon II dan Pemohon III untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang digelar Kamis (14/8/2025).
Seperti diketahui, syarat 50 persen plus 1 suara sebagai penentu kemenangan di Pilkada hanya diterapkan di Pilgub Jakarta, namun daerah lain tidak menggunakan syarat itu.
Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan UU Pilkada telah mengatur kepala daerah harus memperoleh lebih dari 30 persen suara sah untuk ditetapkan sebagai calon terpilih.
“Jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara melebihi 30 persen, maka diadakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon dengan suara terbanyak,” katanya.
