IPOL.ID – Komisi XIII DPR menyoroti mobilitas warga negara asing (WNA) di wilayah Bogor yang dinilai rawan penyalahgunaan aturan keimigrasian. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Imigrasi (Kanim) Bogor pada Kamis (22/1), para legislator mendesak penguatan penegakan hukum terhadap praktik kawin kontrak dan nikah siri yang kerap dijadikan modus untuk menetap di Indonesia secara ilegal.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, menyatakan sebagai daerah penyangga ibu kota, Bogor memiliki daya tarik tinggi bagi orang asing. Namun, tingginya mobilitas ini belum sepenuhnya dibarengi dengan pengawasan yang optimal, terutama terkait fenomena perkawinan semu dan kawin kontrak.
“Bogor adalah merupakan penyanggah dari ibu kota, dan ini yang ingin saya tanyakan ke Kanim, di Bogor ini masih maraknya nikah siri iya nikah semu dengan warga negara asing. Terkait kawin kontrak ya, mungkin saya bisa dapat penjelasannya seperti apa pengawasannya,” kata Meity.
Selain itu, Meity juga menyoroti keberadaan WNA yang diduga melakukan pelanggaran izin tinggal, termasuk overstay. Menurutnya, diperlukan sistem deteksi dan penanganan yang efektif, baik melalui tindakan administratif keimigrasian maupun langkah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Terkait (kasus) Orang India itu, yang terakhir orang Cina banyak sekali warga-warga asli apa namanya mereka keluar dari Bogor itu hanya untuk supaya tidak ada penangkapan imigrasi. Saya pernah menyaksikan ada di stasiun, ada orang asing kadang-kadang mereka kayak gembel gitu di Stasiun Depok. Nah, saya bilang ini punya paspor atau tidak ya. Mungkin dari imigrasi bogor jadi atensi apa dideportasi atau seperti apa,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa pengawasan orang asing di wilayah Bogor, khususnya di Bogor Selatan, membutuhkan sinergi lintas sektor.
Ia menyebut, terdapat WNA yang datang dengan berbagai alasan, termasuk permohonan suaka. Namun, justru melakukan aktivitas ekonomi yang menimbulkan dampak sosial di masyarakat.
“Bogor selatan ini punya problem yang disampaikan Bu Meity tadi, warga negara dari Asia, dari Timur Tengah, dari Asia Tengah banyak datang minta suaka politik dan lain-lain sebagainya ya kemudian ada sambilan-sambilannya itu. Membuka usaha, restoran dan lain-lain. Kemudian sebagai justifikasinya, mereka melakukan kawin kontrak, nikah siri dan lain-lain sebagainya,” kata Basarah.
Dia mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Bogor dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan pelayanan harus tetap diimbangi dengan penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, serta kerja sama lintas instansi.
“Satu sisi, Kanim Bogor ini harus memberikan pelayanan prima di Bogor Utara yang ramah untuk investasi satu sisi, di Bogor Selatan anda harus melakukan penegakan hukum pengawasan orang asing yang ini mungkin membutuhkan effort. Engga mungkin imigrasi melakukan kerja penegakan hukum sendirian,” ujarnya. (far)
