IPOL.ID- Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Puadi menyoroti melemahnya fungsi legislatif, khususnya dalam hal pengawasan dan penganggaran, yang dinilai semakin tumpul di hadapan pihak eksekutif.
Dia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut berdampak pada sikap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kurang responsif terhadap anggota dewan.
“Dengan situasi seperti ini, kewenangan kita dalam melakukan pengawasan tumpul, dalam hal penganggaran juga tumpul. OPD jadi punya kecenderungan berjalan sendiri, seolah tidak punya beban moral terhadap anggota dewan,” ujar Puadi, Kamis (23/4/2026).
Ia juga menyoroti buruknya komunikasi antara sejumlah pejabat OPD dengan DPRD. Bahkan, menurutnya, ada pejabat yang sulit dihubungi meski untuk kepentingan masyarakat.
“Ada yang dihubungi lewat WhatsApp tidak dijawab, ditelepon tidak diangkat. Ini ada apa? Kita ini wakil rakyat, tapi seperti tidak dianggap,” tegasnya.
Sorotan khusus diarahkan Sudin di wilayah Jakarta Timur, terutama terkait penanganan saluran air dan banjir yang dinilai masih banyak pekerjaan rumah. Ia menegaskan, aspirasi masyarakat seharusnya dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh OPD.
Meski demikian, ia juga memberikan apresiasi kepada sejumlah dinas yang dinilai responsif, seperti Dinas Pertamanan yang disebut cepat menindaklanjuti komunikasi.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengkritik fenomena pejabat OPD yang aktif membuat konten di media sosial.
