IPOL.ID – Kondisi fiskal Jakarta saat ini menghadapi tekanan yang cukup berat. Selain anggaran pembangunan mengalami defisit, Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami pengurangan.
Hal itu menjadi penyebab, Pemprov DKI berencana melakukan efisiensi anggaran.
Ditengah rencana tersebut, Ketua DPRD DKI, Suhud Alynudin memastikan tidak akan menyentuh anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Defisitnya cukup besar. Mengharuskan Pemprov DKI Jakarta melakukan efisiensi terhadap anggaran yang ada,” ujar Suhud, Sabtu (13/6/2026).
Suhud memastikan, DPRD DKI Jakarta akan mengawal kebijakan khususnya program-program seperti, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), subsidi pangan, serta alokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan banjir.
“Dewan ingin memastikan tidak ada pemotongan terhadap anggaran yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Menurutnya, efisiensi sebaiknya mengarah pada belanja yang tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
