IPOL.ID – Akurasi data dalam penentuan desil warga Jakarta dinilai jauh dari harapan. Hal itu dikarenakan masih banyak keluhan masyarakat yang merasa prustasi terhadap penentuan desil.
Salah satu contoh, terdapat keluarga yang mengalami penurunan kondisi ekonomi karena kepala keluarga tidak lagi bekerja, namun perubahan tersebut tidak tercatat sehingga posisi desil mereka justru dianggap lebih baik.
Walhasil, hal itu berdampak hilangnya hak masyarakat dalam menerima bantuan sosial dari pemerintah.
“Akibat data yang tidak diperbarui, masyarakat menjadi korban. Ada keluarga yang kondisi ekonominya menurun, tetapi dalam sistem justru masih tercatat berada pada desil yang lebih tinggi. Ini membuat mereka tidak bisa mengakses berbagai program bantuan,” ujar politisi yang akrab disapa Lukmanul itu, dalam rapat Banggar DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Ia menilai persoalan tersebut telah dirasakan oleh banyak warga di Jakarta beberapa tahun terakhir. Kesalahan klasifikasi desil, kata dia menyebabkan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan kesehatan maupun program perlindungan sosial tidak dapat memperoleh haknya.
