IPOL.ID- Rencana Pemprov DKI menghadir transporasi laut diharapkan lebih mengedepankan aspek pelayanan yang maksimal.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih mengatakan, pengalihan pengelolaan harus menghasilkan layanan transportasi laut yang lebih aman, terjangkau, dan nyaman. Terintegrasi bagi warga Kepulauan Seribu.
“Yang utama bukan memindahkan pengelola, tetapi memperbaiki layanan,” ujar Al Fatih, Selasa (11/8/2026).
Menurut dia, warga Kepulauan Seribu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan transportasi publik berkualitas. Baik menuju daratan Jakarta maupun antarwilayah kepulauan.
Al Fatih mengingatkan, Transjakarta harus menyiapkan sistem pengelolaan yang berbeda dengan transportasi darat.
“Faktor keselamatan pelayaran, kondisi cuaca, kompetensi awak kapal, perawatan armada, perizinan, hingga kesiapan dermaga harus menjadi perhatian utama,” bebernya.
Lebih lanjut, politisi muda itu meminta Pemprov DKI menyiapkan perencanaan bisnis secara transparan. Dengan begitu, kata dia pengalihan pengelolaan tidak menambah beban APBD DKI.
