Digadang Jadi Mesin Pertumbuhan 2027, Pemerintah Perkuat Investasi dan Daya Beli Masyarakat
IPOL.ID – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran…
BKD DPR RI dan Universitas Indonesia Bersinergi Dalam Penyediaaan Dukungan Keahliaan
IPOL.ID - Badan Keahlian (BKD) DPR RI dan Universitas Indonesia (UI) resmi…
Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pedidikan Dilakukan Melalui Penanaman Integritas Sejak Dini
IPOL.ID - Upaya pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh…
Ekspoitasi Emas Harus Seiring Dengan Regulasi Reklamasi yang Ketat
IPOL.ID – Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra menyoroti tata…
Soroti Kompleksitas Tantangan Hutan Indonesia, Panja RUU Kehutanan Khawatir Kondisi Hutan Tropis Indonesia
IPOL.ID - Komisi IV DPR membunyikan alarm keras terkait merosotnya daya dukung…
Revisi UU Perfilman Harus Melibatkan Pelaku Industri
IPOL.ID – Anggota Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi…
Sebagai Garda Terdepan, Sektor Keimigrasian Tidak Boleh Dijadikan Objek Transaksi Koruptif
IPOL.ID — Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dinilai bukan sekadar tindak pidana biasa. Kasus ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas, keamanan, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Merespons hal ini, Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa sektor keimigrasian merupakan garda depan kedaulatan yang tidak boleh dijadikan objek transaksi koruptif. Meski menyatakan menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah, Rieke mengingatkan pemerintah untuk tidak kalah oleh mafia perizinan. "Imigrasi bukan sekadar layanan administrasi publik, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang. Melalui kewenangan ini, negara menjalankan fungsi perlindungan terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, kepentingan ekonomi, serta perlindungan warga negara Indonesia," ujar Rieke dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional, DPR RI Perkuat Sinergi Fiskal dan Moneter
IPOL.ID — Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam)…
Sudah Tepatkah Holding Kawasan Industri bagi Hilirisasi Industri Strategis Nasional?
IPOL.ID — Konsolidasi kawasan industri BUMN ke dalam Holding Kawasan Industri Indonesia…
Pengembangan Transportasi Nasional Terkendala Anggaran, Sudjatmiko Usulkan Kolaborasi Dengan Sektor Swasta
IPOL.ID — Keterbatasan anggaran pemerintah pada 2026 dinilai perlu direspons dengan penguatan…
