indoposonline.id – Sudah 600 pegawai KPK dari 1.271 orang yang dinyatakan lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) minta penundaan pengangkatan diri mereka menjadi ASN. Peneliti dan pemerhati masalah demokrasi ikut bersuara terkait hal ini.
“Sudah seharusnya isi materi TWK, metodologinya, kriteria hingga detil siapa saja yang lolos dan tidak lolos dibuka kepada publik, agar transparan dan tidak menimbulkan polemik” ujar peneliti senior dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Dian Permata saat dihubungi indoposonline.id Minggu (30/5).
Menurutnya lembaga dan institusi yang patut membuka isi materi TWK ini adalah Badan Kepagawaian Negara (BKN), Kementerian PAN RB, Ombudsman dan tentunya KPK sendiri. Diakui sejak awal ia mencium itikad kurang baik dari tes TWK tersebut. Apalagi kemudian diketahui menimbulkan kontrovesi.
“Sudah sangat jelas, tuntutan penundaan dari peserta yang lolos ujian TWK sebagai aksi solidaritas (terhadap 75 pegawai yang tidak lolos-red), makin mengonfirmasi tes tersebut memang bermasalah,” ujar pria berkacama mata yang juga menjabat sebagai peneliti senior di Institut Riset Indonesia (INSIS) ini.
