indoposonline.id – Sudah 600 pegawai KPK dari 1.271 orang yang dinyatakan lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) minta penundaan pengangkatan diri mereka menjadi ASN. Peneliti dan pemerhati masalah demokrasi ikut bersuara terkait hal ini.
“Sudah seharusnya isi materi TWK, metodologinya, kriteria hingga detil siapa saja yang lolos dan tidak lolos dibuka kepada publik, agar transparan dan tidak menimbulkan polemik” ujar peneliti senior dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Dian Permata saat dihubungi indoposonline.id Minggu (30/5).
Menurutnya lembaga dan institusi yang patut membuka isi materi TWK ini adalah Badan Kepagawaian Negara (BKN), Kementerian PAN RB, Ombudsman dan tentunya KPK sendiri. Diakui sejak awal ia mencium itikad kurang baik dari tes TWK tersebut. Apalagi kemudian diketahui menimbulkan kontrovesi.
“Sudah sangat jelas, tuntutan penundaan dari peserta yang lolos ujian TWK sebagai aksi solidaritas (terhadap 75 pegawai yang tidak lolos-red), makin mengonfirmasi tes tersebut memang bermasalah,” ujar pria berkacama mata yang juga menjabat sebagai peneliti senior di Institut Riset Indonesia (INSIS) ini.
Senada dengan itu Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari bahkan menilai presiden harus turun tangan langsung mengurai polemik ini. Jumlah yang tidak sedikit yakni sudah lebih dari setengah jumlah pegawai KPK yang ikut aksi solidaritas, menunjukan ada hal ihwal genting memaksa yang harus dipecahkan. “Presiden berdasarkan UUD 1945 berhak mengeluarkan Perppu. Pada titik tertentu dia juga dapat mencopot seluruh pimpinan KPK,” ujarnya.
Sebelumnya Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono melalui cuitan di akun twitternya mengatakan dukungan terhadap ke 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK kian bertambah. “Saat ini kami sudah mendapatkan tambahan dukungan menjadi 600 orang,” katanya.
Giri meyakini jumlah ini akan terus bertambah seiring adanya polemik tes TWK yang belakangan tengah menjadi polemik di tengah masyarakat.
Untuk diketahui, Giri merupakan salah satu yang masuk ke dalam daftar nama pegawai KPK yang tak lolos tes TWK. Giri menyebut, aksi solidaritas itu telah memberikan semangat bagi dia dan 75 pegawai lainnya yang telah dinyatakan tak lolos, termasuk Novel Baswedan.
Dukungan ini bermula saat ada sikap dari 75 orang penyelidik yang lulus TWK mendukung 75 pegawai tidak lulus. Para penyelidik itu mengirimkan surat kepada pimpinan KPK yang salah satu isinya meminta penundaan pelantikan pegawai yang sudah lulus TWK. Mereka mengingingkan pengangkatan status ASN mereka bersama-sama dengan grup pegawai Novel Baswedan Dkk. (Tim)