“Singkatnya, SAT, SN, dan ISN dalam perkara ini masih dalam satu rangkaian peristiwa dan perbuatan yang sama, yang membedakan hanya pada peran dalam mewujudkan perbuatan tersebut,” kata Ali.
Ia menjelaskan disebabkan sudah ada putusan MA yang menyatakan peristiwa dan rangkaian perbuatannya sebagai materi penyidikan tersebut bukan tindak pidana sehingga tidak dapat dipaksakan untuk dilanjutkan dan dibawa ke peradilan pidana.
“Kami tegaskan perkara SN dan ISN ini bukan karena tidak selesai penyidikan dan tidak cukup bukti atau karena tersangkanya DPO yang tidak bisa ditemukan,” kata dia seperti dikutip Antara.
Adapun, kata dia, terkait peluang gugatan perdata sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), KPK berdasarkan UU tidak memiliki kewenangan dan “legal standing” sebagai penggugat melalui jalur perdata.
“Namun demikian, KPK dukung dan akan ‘support’ data yang kami miliki terkait upaya yang akan dilakukan oleh Satgas BLBI,” ujar Ali. (tim)
