Dari total pagu anggaran tersebut diantaranya dialokasikan untuk perumahan sebesar Rp5 triliun. “Kementerian PUPR juga melaksanakan program pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp28,2 triliun terdiri dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan anggaran Rp23 triliun, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp4,39 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp0,81 triliun,” kata Menteri Basuki.
Pemberdayaan masyarakat dikatakan Menteri Basuki juga terus dilanjutkan lewat Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
“Pelaksanaan Padat Karya Tunai di tahun 2022 dilakukan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola, dan kontraktual dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja lebih dari 665.000 orang dengan total pagu anggaran sebesar Rp13,64 triliun. Sebisa mungkin pada tahun-tahun berikutnya program padat karya akan kami pastikan tidak terdampak refocussing jika masih ada refocussing,” ujar Menteri Basuki. (*)
