IPOL.ID- Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bukan hanya meminta pertanggung jawaban dari pengurus KONI DKI Jakarta tetapi akan mendorong audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan dana hibah kepada KONI DKI Jakarta untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 yang sangat besar.
“Pengurus KONI DKI Jakarta yang sekarang mesti dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana PON XX Papua 2022. Dan, Komisi E DPRD juga akan mendorong audit investigasi BPK atas penggunaan anggaran yang sangat besar tersebut,” kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria yang dihubungi Selasa (21/2/2022).
Penegasan ini disampaikan Iman Satria dari Fraksi Partai Gerindra sebagai buntut kekecewaan terhadap kegagalan KONI DKI Jakarta memenuhi target membawa Kontingen DKI Jakarta meraih gelar juara pada PON XX Papua 2021.
Kontingen KONI DKI Jakarta yang dipimpin Wakil Ketua I KONI DKI Jakarta, Hidayat Humaid dan Ketua KONi DKI Jakarta, Djamhuron P Wibowo hanya menduduki posisi sebagai runner up pada PON yang digelar di Bumi Cenderawasih tersebut. Padahal, KONI DKI Jakarta mengunakan anggaran tertinggi dibanding dua pesaing lainnya yakni mencapai Rp 410 miliar. Sementara Jawa Barat sebagai juara umum mendapat dana Rp 256 miliar. Dan, Jawa Timur yang menempati peringkat ketiga dengan anggaran Rp 218 miliar.
