IPOL.ID-Kabar ambruknya Halte Transjakarta di Kawasan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, menjadi perhatian serius para politisi Jakarta yang berkantor di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka memastikan ada kesalahan dalam penganggaran pengerjaan pembagunannya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim mengatakan, pembangunan yang sedang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sedang menjadi perhatian DPRD DKI. Diantara terkait memenangkan tender dengan angka terendah.
“Keputusan untuk memenangkan peserta lelang di angka terendah akhirnya berdampak kepada kualitas pekerjaan. Makanya tak heran bangunan yang baru selesai dibangun cepat ambruk,”ujar Afni kepada IPOL.ID, Minggu (31/7).
Politisi Partai Demokrat ini mengaku, khusus BUMD dalam hal ini pembangunan busway, rekanan yang di berikan pekerjaan anggota DPRD tidak pernah tahu. “Padahal fungsi monitoring ada di kita sehingga akhirnya BUMD-BMID tersebut seenak-enaknya,”jelasnya.
Menurut, Afni, sebenarnya banyak Halte Busway yang kurang baik secara fisik dan berdasarkan data yang ada semuanya sudah direvitalisasi.
“Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi inspektorat dan asisten dalam penempatan direksi-direksi yang selalu bermain-main.Jangan hanya menuntut pembayaran subsidinya saja tapi kualitas pelayanan dan pekerjaan tidak baik,”tegasnya.
