Tinggal yang menjadi persoalan adalah dimensi keseimbangan antara produsen dan konsumen yang ada, karena dimensi itu sangat penting. Menurut anggota Fraksi Partai Golkar tersebut, harga TBS (tandan buah segar) turun adalah dampak pemerintah yang pada saat itu tidak mampu mengelola keseimbangan.
“Kami sebagai wakil rakyat mengimbau agar pemerintah mengambil kebijakan yang bijaksana. Supaya yang menjadi target benar-benar pelaku atau pengusaha nakal, yang menantang kebijakan pemerintah,” cetusnya.
Dia juga mengajak pengusaha agar jangan serakah-serakah amat. “Harusnya kebijakan pemerintah kemarin adalah kami hanya menerima ekspor minyak goreng atau CPO yang datangnya dari petani-petani kelapa sawit. Yang tidak dari petani kelapa sawit kami tidak mau terima,” saran Nusron.
Kebijakan ini akan berdampak positif lantaran bagi petani swadaya yang mau menyetorkan TBS ke pabrik yang tidak bekerja sama, atau terintegrasi dengan koperasi-koperasi tidak dibebani dengan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation), pemerintah membolehkan ekspor. “Tetapi ini tidak dilakukan,” katanya. (ahmad)
