IPOL.ID – Komite IV DPD RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka pendampingan mitra kerja terkait hasil pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2021, difokuskan pada hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Waropen.
Ketua Komite IV, H. Sukiryanto menyampaikan, output yang diharapkan dari Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI ini adalah agar dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di Papua. Khususnya terkait LKPD Pemkab Waropen, dalam 5 tahun berturut-turut mendapat opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat).
“Kami harap dari kunjungan kerja ini dapat merumuskan rekomendasi kepada Pemerintah, pemerintah daerah, BPK RI, BPKP dan pihak-pihak terkait agar opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen dapat meningkat jadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Sukiryanto melalui pesan tertulisnya pada ipol.id, Selasa (16/8).
Dalam rapat dan diskusi dipimpin oleh Senator asal Sulawesi Selatan, Ajiep Padindang, banyak sekali fakta menarik disampaikan dari para peserta yang hadir.
BPK Perwakilan Papua diwakili oleh Subagyo selaku Sub Direktorat Papua 3 mengungkapkan, berbagai permasalahan terkait laporan keuangan Pemkab Waropen.
“Laporan keuangan Pemkab Waropen di tahun 2021 bahkan sampai hari ini belum disampaikan kepada kami, padahal batas waktu penyampaian LKPD hanya sampai 31 Maret tahun 2022, dan sudah 14 laporan (2007-2020) hasil pemeriksaan, semuanya mendapatkan opini disclaimer atau TMP,” beber Subagyo.
“Ada yang lebih parah lagi, yakni terkait penyusunan APBD 2020 yang tidak melalui perda, jadi APBD Waropen 2020 itu tidak ada perdanya, untuk itu perlu komitmen kuat dari Bupati memperbaiki tata Kelola keuangannya,” tambah Subagyo.
Dia menjelaskan bahwa akumulasi rekomendasi BPK untuk Waropen dari tahun 2007-2021 berjumlah 929 rekomendasi dengan total Rp509 miliar. Namun, baru 272 rekomendasi ditindaklanjuti yaitu baru sebesar Rp3,43 miliar.
Tak hanya BPK, BPKP pun hadir dalam rapat yang membahas mengenai opini TMP yang diperoleh Waropen selama bertahun-tahun.
“Kami sudah berusaha maksimal melakukan pendampingan bagi Waropen dalam menyusun laporan keuangannya agar akuntabel, namun tidak ada respon dari Pemkab Waropen, bahkan kami pernah memanggil bupati dan inspektorat Pemkab Waropen, namun mereka juga tidak hadir,” tegas BPKP Papua.
“Di Papua ini terdapat 30 entitas untuk diawasi, yakni 1 provinsi, 1 kota dan 28 kabupaten, dan kami memiliki SDM yang terbatas, sedangkan letak geografis Papua juga cukup menjadi kendala”.
Menanggapi berbagai permasalahan yang disampaikan para mitra kerja Komite IV, Amirul Tamim, senator asal Sulawesi Tenggara menyampaikan keheranannya.
“Selama 14 kali LKPD Kab. Waropen mendapat opini TMP, tapi Kabupaten Waropen masih ada sampai sekarang, dan dana-dana dari pusat juga tetap cair. Seharusnya ada mekanisme sanksi bagi daerah yang demikian,” tukas Amirul.
Tidak hanya Amirul, Anggota Komite IV asal Maluku Utara Iqbal Djabit menanyakan, mengapa sulit sekali melakukan pembinaan kepada Pemkab Waropen.
“Kami harap agar Pemrov lebih intensif melakukan pembinaan dan arahan kepada Pemkab Waropen”.
Ruben Uamang selaku tuan rumah yakni Senator dari Papua berharap bahwa kunjungan Komite IV ke Papua ini dapat membantu Kab. Waropen menjadi lebih baik.
Sementara, Sekda Pemrov Papua, M. Ridwan Rumasukun yang hadir mewakili Gubernur Papua sangat menyesalkan ketidakhadiran Pemkab Waropen pada kegiatan rapat hari ini.
“Saya melihat tidak ada itikad baik dari Kabupaten Waropen, dan sangat disayangkan tidak hadir hari ini, padahal kita semua disini ingin membantu Waropen agar menjadi lebih baik,” sesal Ridwan.
”Kalau kita mau merubah Waropen, kita harus merubah Kepala Daerahnya, Bupati harus serius memperbaiki daerahnya,” tandas Ridwan.
Menutup kegiatan diskusi, Ajiep Padindang menyampaikan apresiasi kepada BPK dan BPKP yang telah bekerja keras membantu daerah mewujudkan transparansi keuangan daerah.
“Perlu kami sampaikan bahwa DPD RI merupakan perwakilan daerah yang selalu berpihak pada daerah, bagaimana agar daerah menjadi lebih maju dan Waropen butuh perhatian dari kita semua agar menjadi lebih baik,” tutup Ajiep. (Joesvicar Iqbal/msb)