IPOL.ID – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin diingatkan untuk tidak tebang pilih atau diskriminatif dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi kasus impor baja atau besi yang merugikan negara Rp23,6 triliun.
“Setiap penegakan hukum (oleh Jaksa Agung) dalam kasus apa saja, penegak hukum termasuk Kejaksaan harus tidak tebang pilih,” ujar Anggota Komisi III DPR, Johan Budi SP kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/10).
Menurut mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, dalam menangani berbagai kasus, terutama yang menyita perhatian publik seperti kasus impor baja terkait penetapan tersangka harus diungkap secara transparan, jangan sampai ada yang ditutupi dan ada oknum-oknum yang bermain atau lolos dari jeratan hukum.
“Tentu penegak hukum yang paling tahu, sejauh mana kasus-kasus itu ada barang buktinya untuk pembuktian di Pengadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII menerangkan, Jaksa Agung tidak boleh membiarkan ada oknum jaksa nakal maupun pejabat eselon satu Kejaksaan Agung yang membekingi atau melindungi supaya oknum pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak ditetapkan sebagai tersangka.
