IPOL.ID – Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) mengakui ada pihak ketiga yang akan membangun rumah dengan down payment (DP) Rp0. Salah satu pihak ketiga yang memegang tender tersebut adalah BUMN, PT Amarta Karya (Amka) yang membangun DP Rp 0 di Halim Sky Residence, Jakarta Timur.
“Ada beberapa (BUMN yang akan membangun rumah DP Rp 0) sebenarnya, termasuk salah satunya itu PT Marta Karya yang di Halim Sky Residence,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko, ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (30/1).
Sarjoko mengatakan pihak swasta yang ingin membangin hunian DP Rp 0 harus terlebih dahulu mendapatkan izin melalui sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) DKI Jakarta.
Selain itu, kata Sarjoko, saat ini pihak swasta tengah menyelesaikan proses perizinan terkait pembangunan DP Rp 0. Pembangunan akan dimulai setelah proses perizinan rampung.
“Ada beberapa pihak swasta yang sudah mendapatkan perizinan melalui sidang BKPRD beberapa waktu yang lalu, tapi mereka masih dalam proses untuk menyelesaikan perizinannya,” ujar Sarjoko.
Dikatakan Sarjoko, pembangunan rumah DP Rp 0 belum akan dimulai tahun 2023. Namun bisa mulai dilaksanakan pada tahun depan.
“Pembangunan tersebut bisa jadi terlaksana tahun depan, “Nanti kalau masalah eksekusi pembangunannya apakah tahun ini atau tahun depan,” ucapnya.
Menurut Sarjoko, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan dengan pemegang izin pembangunan.
“Kami komunikasikan lebih lanjut dengan para pemegang izin tersebut,” tutur Sarjoko.
Sarjoko menambahkan pihaknua mendorong hunian terjangkau dengan skema kepemilikan tanpa uang muka, mekanisme dijual. Kalau dijual itu asetnya harus asetnya dari pihak ketiga.
“Pemprov hanya memfasilitasi pembiayaan kepada masyarakat calon penerima manfaat hunian tanpa uang muka tersebut. Jadi bukan dari sisi penyediaan suplai huniannya, tapi dari sisi bantuan pembiayaan untuk bisa mendapatkan hunian tersebut,” ucap Sarjoko.
Dikonfirmasi terpisah, Pakar perancangan kota dari Departemen Arsitektur Universitas Indonesia Prof. Ir. Antony Sihombing, MPD, Ph. D mengatakan jika sudah ada pihak ketiga dalam pembangunan rumah DP Rp 0, hampir pasti ada biayanya.
“Mana ada developer yang kerja gratis atau minimal ada konsesi proyek atau lainnya.
Kalau sudah ada harga tambahan, karena pihak ketiga, bagaimana mau DP Nol, atau tetap DP Nol, lalu biayanya ditambahkan ke cicilan,” kata Antony.
Menurut Antony, kalau memang benar-benar ada DP 0, lalu Pemprov DKI membayarkannya ke bank, tentu sangat membantu rakyat.
“Akan tetapi apa dana Pemprov DKI cukup? Atau DPRD sudah setuju menggunakan anggaran APBD. Apkh model ini ada dalam model pembiayaan perbankan? Ada yang mau?,” jelasnya.
Sebelumnya DPRKP DKI Jakarta memang tak menganggarkan pembangunan hunian DP Rp 0 dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.
Kemudian, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya selaku BUMD DKI juga tak mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) untuk membangun rumah DP Rp 0 dalam APBD 2023. (Peri)