Dikatakan Sarjoko, pembangunan rumah DP Rp 0 belum akan dimulai tahun 2023. Namun bisa mulai dilaksanakan pada tahun depan.
“Pembangunan tersebut bisa jadi terlaksana tahun depan, “Nanti kalau masalah eksekusi pembangunannya apakah tahun ini atau tahun depan,” ucapnya.
Menurut Sarjoko, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan dengan pemegang izin pembangunan.
“Kami komunikasikan lebih lanjut dengan para pemegang izin tersebut,” tutur Sarjoko.
Sarjoko menambahkan pihaknua mendorong hunian terjangkau dengan skema kepemilikan tanpa uang muka, mekanisme dijual. Kalau dijual itu asetnya harus asetnya dari pihak ketiga.
“Pemprov hanya memfasilitasi pembiayaan kepada masyarakat calon penerima manfaat hunian tanpa uang muka tersebut. Jadi bukan dari sisi penyediaan suplai huniannya, tapi dari sisi bantuan pembiayaan untuk bisa mendapatkan hunian tersebut,” ucap Sarjoko.
Dikonfirmasi terpisah, Pakar perancangan kota dari Departemen Arsitektur Universitas Indonesia Prof. Ir. Antony Sihombing, MPD, Ph. D mengatakan jika sudah ada pihak ketiga dalam pembangunan rumah DP Rp 0, hampir pasti ada biayanya.
